Prospek Emansipasi Perempuan dalam Dunia Politik

21 April, setiap tahun, bangsa Indonesia memperingati hari lahir dari salah satu tokoh nasional, yakni R.A Kartini.  R.A Kartini merupakan salah satu pelopor kebangkitan perempuan, saat itu, yang mana R.A Kartini memiliki keinginan untuk merubah dan melawan tentang segala hal yang berkaitan dengan ketidakadilan gender, kekerasan, dan diskriminasi; baik itu mengenai aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pada tahun 2019 ini, bangsa Indonesia sudah melaksanakan peralihan kepemimpinan nasional dan subnasional, pemilu secara serentak, pada Rabu, 17 April 2019. Dan ikuti oleh seluruh putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada saat yang sama, penulis mengatakan dalam tulisan sebelumnya yang berjudul Strategi dan Taktik Kampanye Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019, yang dilansir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan bahwa jumlah calon legislatif pada pemilu 2019 yakni sebanyak 7.968; dan jumlah itu terdiri dari 4.774 calon legislatif laki-laki dan 3.194 calon legislatif perempuan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana proporsi emansipasi perempuan dalam politik, khususnya legislatif; penulis akan membahasnya pada kesempatan kali ini serta menelaah pelbagai fenomena politik pada proses elektoral.

Kontestan dan Wakil Rakyat untuk Siapa?

Konstelasi ritus demokrasi lima tahunan, yakni pemilu, merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat sekaligus mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia. Para kontestan yang akan bertarung pada pemilihan legislatif, saat ini dan selanjutnya, perlu membangun komunikasi politik secara intens dengan partai politik, konstituen, konsultan politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh komponen bangsa lainnya; agar para kontestan mendapatkan trust lebih dari masyarakat secara umum terutama partai politik sebagai kendaraan politik untuk maju menuju legislatif. Partai politik sebagai entitas demokrasi perlu menjaga manajemen kehormatan terutama dalam memberikan rekomendasi kepada para kontestan yang akan maju pada pemilihan legislatif; lebih mengutamakan dan mengedepankan kader murni partai politik yang secara khazanah keilmuan politik sudah mengerti dan paham. Memang secara faktual ditemukan pelbagai kontestan yang bukan kader murni partai politik. Meminjam istilah Gun Gun Heryanto (2019: 74-75), yang mengatakan bahwa ada para kontestan atau kelompok pemasok yang terlibat dalam pemilihan legislatif, namun melalui jalur khusus agar mendapatkan rekomendasi partai politik, di antaranya: kelompok pesohor atau selebriti, kelompok pengusaha, kelompok agamawan dan tetua adat, kelompok mantan militer, dan kelompok intelektual dan aktivis organis.

            Selain itu, partai politik juga dituntut untuk membangun dan mengembangkan gaya strategi dan taktik kampanye yang mengedepankan pada aspek rasionalitas atau probelematika yang sedang dihadapi oleh konstituen atau masyarakat secara umum, menjaga keajegan nalar, dan membuat road map penyelesain problematika nasional yang dimasukkan ke dalam agenda nasional partai dan program kerja para kontestan. Dengan demikian, masyarakat akan terlibat aktif dalam memilih para kontestan. Meningkatkanya tren pemilih non-partisan membuat seluruh partai politik peserta pemilu dan para kontestan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mekanisme meraih suara masyarakat, seperti, menyampaikan ide, gagasan, dan hal-hal substansi lainnya. Menurut Firmanzah (2018: 37), menjelaskan bahwa non-partisan adalah sekolompok masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologis dengan partai politik tertentu. Dalam perspektif politik dengan meningkatnya tren pemilih non-partisan tentu akan membuat dan menguatkan konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebab, pemilih non-partisan ini lebih menyukai program kerja yang telah dirumuskan oleh partai politik peserta pemilu, baik partai lama maupun baru, dan para kontestan. Pemilu-pemilu sebelumnya tentunya telah menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, karena masyarakat saat ini lebih bersifat kritis dan terbuka. Dapat memilih dan memilah parpol dan para kontestan yang memiliki terobosan dan program kerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

            Menurut perspektif akademis atau dalam ranah intelektualitas, terdapat perbedaan antara konsep perwakilan John Locke dan Montesquieu. John Locke mengatakan bahwa pentingnya membagi kekuasan, dan John Locke membaginya ke dalam tiga institusi, di antaranya ada eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu mengatakan dan membagi kekuasaan dengan tiga institusi, di antaranya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Letak perbedaan mendasarnya ialah di lembaga legislatif; yang mana John Locke mengatakan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat yang dimaksud ialah kaum bangsawan, Rakyat kecil atau masyarakat biasa tidak termasuk ke dalam kategori ini. Selanjutnya, Montesquieu, mengatakan bahwa institusi legislatif yang ia maksud adalah lembaga yang mengatur dan merancang untuk menampung dan mewakili aspirasi masyarakat; masyarakat di sini ialah masyarakat secara keseluruhan.

Proporsi Wakil Rakyat Perempuan

Representasi kaum perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam lembaga legislatif, sejak pascakemedekaan dan sampai saat ini memang mengalami perubahan setiap tahunnya, atau mengalami fluktuasi setiap pemilu legislatif dilaksanakan. Sejak pemilu langsung dilaksanakan, tepatnya pada tiga tahun terakhir pemilu, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan, meskipun tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, pada pemilu 2014-2019, keterwakilan perempuan mengalami penurunan sekitar 17,3% atau setara dengan 97 orang perempuan. Hal itu tentunya menjadi kajian dan telaah yang menarik bagi kaum perempuan, aktivis perempuan, pegiat demokrasi, pemerintah, dan seluruh komponen bangsa. Sebab, dengan adanya regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, khususnya legislatif, membuat peluang besar bagi perempuan agar dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sejak pemilu digelar, emansipasi politik perempuan dalam legislatif memang belum mencapai angka yang diharapkan, yakni sebesar 30% (tiga puluh per seratus). Dengan adanya peluang tersebut, terbuka lebar bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam perhelatan dan pengambilan produk politik yang mengedepankan pada aspek perlindungan, kesetaraan, hak dan kewajiban bagi perempuan dan anak-anak seluruh Indonesia. Yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak adalah sejauh mana impact dari meningkatnya persentase perempuan di legislatif dengan regulasi yang dibuat untuk melindungi dan menjawab segala keinginan kaum perempuan dan anak. Untuk mengetahui emansipasi politik kaum perempuan dalam legislatif setiap tahunnya, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anggota DPR Perempuan Pada Setiap Pemilu

Periode Jumlah Persentase
(1) (2) (3)
1950-1955 (DPR Sementara) 8 3,8
1955-1960 17 6,3
1956-1959 (Konstituante) 25 5,1
1971-1977 36 7,8
1977-1982 29 6,3
1982-1987 39 8,5
1987-1992 65 13,0
1992-1997 62 12,5
1997-1999 54 10,8
1999-2004 46 9,0
2004-2009 65 11,6
2009-2014 99 17,7
2014-2019 97 17,3

Sumber: Statistik Politik 2016, Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada pemilu 2019-2024 ini, tentunya menjadi evaluasi sekaligus refleksi bagi kaum perempuan dalam dunia politik; para kontestan perempuan pada pemilu, saat ini, mesti membuat terobosan baru, dalam hal ini, program kerja yang dapat memikat hati para konstituen agar tingkat popularitas dan elektabilitasnya sesuai, tidak berbanding terbalik. Pemahaman kaum perempuan dalam membuat produk politk pun mesti memperhatikan persoalan bangsa, terutama aspirasi kaum perempuan. Kaum perempuan yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan perlu menjaga dan mengatasi probelematika nasional, seperti, menjaga stabilitas politik, memperhatikan persoalan ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan pertahanan, serta membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang baik; yang mengedepankan kepentingan bangsa. Seiring dengan kerap digelarnya ritus lima tahunan ini, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam menciptakan siklus demokrasi yang berjalan aman, damai, dan sukses. Pemilu serentak ini tentu membuat kaum perempuan mesti bekerja ekstra. Sebab, pertama, rakyat sudah mulai kritis dan terbuka. Kedua, para kontestan bukan hanya ingin mendapatkan efek ekor jas dari partainya. Namun mesti memiliki program unggulan yang berbasis tentang keperempuanan dan anak. Oleh: Imron Wasi (Dimisioner Presiden Mahasiswa STISIP Setia Budhi 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *